ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
[MUKADDIMAH]
[MUKADDIMAH]
Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.
Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.
Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia, atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.
Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.
Maka atas berkat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan ahlussunnh wal jama’ah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.
ANGGARAN DASAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang disingkat PMII.
2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 H, bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 untuk jangka waktu tidak terbatas.
3. PMII berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
ASAS
Pasal 2
PMII berasaskan Pancasila.
BAB III
SIFAT
Pasal 3
PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kekeluargaan, kemasyaratan dan Independen.
PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kekeluargaan, kemasyaratan dan Independen.
BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
TUJUAN
Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Pasal 5
USAHA
1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
BAB V
PARADIGMA GERAKAN
Pasal 6
Paradigma gerakan adalah paradigma kritis transformatif.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Anggota PMII terdiri dari:
1. Anggota biasa.
2. Anggota istimewa.
Anggota PMII terdiri dari:
1. Anggota biasa.
2. Anggota istimewa.
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Struktur organisasi PMII terdiri dari
1. Pengurus Besar (PB).
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
3. Cabang (PC).
4. Komisariat (PK).
5. Rayon (PR).
Struktur organisasi PMII terdiri dari
1. Pengurus Besar (PB).
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
3. Cabang (PC).
4. Komisariat (PK).
5. Rayon (PR).
BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 10
Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari:
1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan (Muspim)
3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
4. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)
5. Musyawarah Kerja Koordinator Cabang
6. Konferensi Cabang (Konfercab)
7. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
8. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
9. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
10. Kongres Luar Biasa (KLB)
11. Konferensi Korcab Luar Biasa (Konkorcab LB)
12. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
13. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
14. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB)
Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari:
1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan (Muspim)
3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
4. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)
5. Musyawarah Kerja Koordinator Cabang
6. Konferensi Cabang (Konfercab)
7. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
8. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
9. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
10. Kongres Luar Biasa (KLB)
11. Konferensi Korcab Luar Biasa (Konkorcab LB)
12. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
13. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
14. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB)
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 11
Keuangan dan kekayaan organisasi PMII diperoleh dari:
1. Iuran Pangkal
2. Iuran Anggota
3. Hasil Usaha Organisasi
4. Bantuan yang legal, sah, ikhlas dan tidak mengikat
Keuangan dan kekayaan organisasi PMII diperoleh dari:
1. Iuran Pangkal
2. Iuran Anggota
3. Hasil Usaha Organisasi
4. Bantuan yang legal, sah, ikhlas dan tidak mengikat
BAB X
PERUBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 12
Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir.
Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir.
Pasal 13
1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang khusus diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi lain dengan asas dan tujuannya tidak bertentangan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan pelaksanaan organisasi lainnya.
3. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
ATRIBUT
Pasal 1
1. Lambang PMII adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran anggaran Rumah Tangga ini.
2. Lambang seperti tersebut pada ayat satu (1) diatas dipergunakan pada bendera, jaket, badge, vandel dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan untuk menunjukan identitas PMII.
3. Bendera PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran ART ini.
4. Mars PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran ART ini.
1. Lambang PMII adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran anggaran Rumah Tangga ini.
2. Lambang seperti tersebut pada ayat satu (1) diatas dipergunakan pada bendera, jaket, badge, vandel dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan untuk menunjukan identitas PMII.
3. Bendera PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran ART ini.
4. Mars PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran ART ini.
BAB II
USAHA
Pasal 2
1. Melakukan dan meningkatkan amar Ma’ruf nahi munkar.
2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat islam melalui kotekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat umat dengan Ulama’ dan Umara’ demi terciptanya Ukhuwah Islamiah, Ukhuwah Wathoniah dan Ukhuwah Insaniah/Basyariyah.
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengamalan dan pengamanan Pancasila secara kreatif, dinamis dan bertanggung jawab.
7. Mempertinggi dan mengembangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PMII.
2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat islam melalui kotekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat umat dengan Ulama’ dan Umara’ demi terciptanya Ukhuwah Islamiah, Ukhuwah Wathoniah dan Ukhuwah Insaniah/Basyariyah.
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengamalan dan pengamanan Pancasila secara kreatif, dinamis dan bertanggung jawab.
7. Mempertinggi dan mengembangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PMII.
BAB III
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
ANGGOTA
Pasal 3
1. Anggota biasa adalah
a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi dan atau yang sederajat.
b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1, S2, atau S3 tetapi belum malampaui jangkah waktu 3 (tiga) tahun.
c. Anggota yang belum melampaui usia 33 (tiga puluh tiga) tahun.
2. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang dianggap telah berjasa kepada PMII yang ditetapkan oleh PB. PMII atau Konggres berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
BAGIAN II
PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 4
Penerimaan anggota dilakukan dengan jalan :
1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi untuk menjadi calon anggota PMII kepada pengurus cabang.
2. Seseorang baru sah jadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan baiat persetujuan dalam suatu upacara pelantikan yang diadakan oleh pengurus cabang.
3. Dalam hal-hal yang sangat diperlukan, pengurus cabang dapat mengambil ke-bijaksanaan lain yang jiwanya tidak menyimpang dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas.
4. Apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dipenuhi maka kepada anggota tesebut diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.
BAGIAN III
MASA KEANGGOTAAN
Pasal 5
1. Anggota Biasa berakhir masa keanggotaannya :
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang
c. Diberhentikan sebagai anggota biasa, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.
d. Telah habis masa keanggotaannya sebagai anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 ART ini.
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang
c. Diberhentikan sebagai anggota biasa, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.
d. Telah habis masa keanggotaannya sebagai anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 ART ini.
2. Bentuk dan tatacara pemberhentian diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaannya disebut ALUMNI PMII
5. hubungan PMII dan Alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan, kesetaraan dan kualitatif.
BAGIAN IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6
Hak Anggota :
1. Anggota biasa berhak memilih dan dipilih,
2. Anggota biasa berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi).
3. Angota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.
Pasal 7
Kewajiban Anggota :
1. Anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh pengurus cabang.
2. Anggota berkewajiban memenuhi AD dan ART, peraturan-peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMII
3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama islam, bangsa dan organisasi.
Hak Anggota :
1. Anggota biasa berhak memilih dan dipilih,
2. Anggota biasa berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi).
3. Angota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.
Pasal 7
Kewajiban Anggota :
1. Anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh pengurus cabang.
2. Anggota berkewajiban memenuhi AD dan ART, peraturan-peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMII
3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama islam, bangsa dan organisasi.
BAGIAN V
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN
Pasal 8
1. Anggota biasa PMII tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang asaz, sifat dan tujuannya bertentangan dengan PMII.
2. Anggota biasa dan atau pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus Partai Politik dan atau calon legislatif dari partai politik tertentu.
3. Perangkapan keanggotaan dan jabatan seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas dikenakan sangsi pemberhentian keanggotaan.
1. Anggota biasa PMII tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang asaz, sifat dan tujuannya bertentangan dengan PMII.
2. Anggota biasa dan atau pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus Partai Politik dan atau calon legislatif dari partai politik tertentu.
3. Perangkapan keanggotaan dan jabatan seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas dikenakan sangsi pemberhentian keanggotaan.
BAGIAN VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI
Pasal 10
PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI
Pasal 10
Penghargaan :
1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. Bentuk dan tata cara penganugerahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 11
Sanksi Organisasi :
1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena :
a. Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII
b. Mencemarkan nama baik organisasi
2. Sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota berbentuk scorsing dan pemberhentian keanggotaan.
3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan.
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG
BAGIAN I
Pasal 11
Susunan organisasi PMII adalah :
1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)
BAGIAN II
SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG
SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 12
Susunan Pengurus dan wewenangnya terdiri dari:
PENGURUS BESAR
1. Pengurus Besar adalah badan eksekutif pengemban amanat kongres dan pimpinan tertinggi PMII.
2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus besar terdiri dari :
a. Ketua Umum.
b. Ketua-Ketua sebanyak 7 (tujuh) orang
c. Sekretaris Jendral,
d. sekretaris-Sekretaris sebanyak 7 (tujuh) orang
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Pengurus lembaga-lembaga
4. Ketua-ketua seperti yang dimaksud ayat 3 point b membidangi :
a. Pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia
b.Organisasi, Hubungan Organisasi Umum dan Kelembagaan Politik
c. Pengembangan Pemikiran Ke-islaman dan IPTEK
d. Pendayagunaan potensi Organisasi
e. Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional
5. Ketua Umum dipilih oleh Kongres.
6. Ketua Umum pengurus besar tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
7. Pengurus Besar Mempunyai tugas dan wewenang :
a. Ketua umum memilih sekretaris Jenderal dan menyusun perangkat kepengurusannya yang lengkap dibantu oleh 5 (lima) orang formatur yang dipilih oleh kongres dalam waktu selambat-lambatannya 1 x 24 Jam.
b. Ketua Umum berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan konggres, AD dan ART, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya, serta memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran MABINAS.
c. Pengurus Besar berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada kongres.
d. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
PENGURUS BESAR
1. Pengurus Besar adalah badan eksekutif pengemban amanat kongres dan pimpinan tertinggi PMII.
2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus besar terdiri dari :
a. Ketua Umum.
b. Ketua-Ketua sebanyak 7 (tujuh) orang
c. Sekretaris Jendral,
d. sekretaris-Sekretaris sebanyak 7 (tujuh) orang
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Pengurus lembaga-lembaga
4. Ketua-ketua seperti yang dimaksud ayat 3 point b membidangi :
a. Pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia
b.Organisasi, Hubungan Organisasi Umum dan Kelembagaan Politik
c. Pengembangan Pemikiran Ke-islaman dan IPTEK
d. Pendayagunaan potensi Organisasi
e. Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional
5. Ketua Umum dipilih oleh Kongres.
6. Ketua Umum pengurus besar tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
7. Pengurus Besar Mempunyai tugas dan wewenang :
a. Ketua umum memilih sekretaris Jenderal dan menyusun perangkat kepengurusannya yang lengkap dibantu oleh 5 (lima) orang formatur yang dipilih oleh kongres dalam waktu selambat-lambatannya 1 x 24 Jam.
b. Ketua Umum berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan konggres, AD dan ART, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya, serta memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran MABINAS.
c. Pengurus Besar berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada kongres.
d. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
PENGURUS KOORDINATOR CABANG
1. Pengurus Koordinator Cabang dapat dibentuk atas kesepakatan 2/3 Cabang yang berada diwilayah koordinasinya.
2. Pengurus Koordinator Cabang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
3. Masa jabatan Pengurus Koordinator Cabang adalah 1 (satu) tahun.
4. PKC terdiri dari : Ketua Umum, ketua sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, sekretaris umum, sekretaris sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, bendara dan wakil bendahara.
5. Ketua umum Pengurus Koordinator Cabang dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang.
6. Ketua Umum memilih sekretaris umum dan menyusun pengurus Koordinator Cabang selengkapnya dibantu oleh 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam.
7. Pengurus Koordinator Cabang baru sah setelah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar PMII
8. Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode
9. PKC memiliki tugas dan wewenang :
a. Pengurus Koordinator Cabang Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.
b. Pengurus Koordinator Cabang berkewajiban melaksanakan AD/ART, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Koordinator Cabang, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat dan saran majelis pembina daerah.
c. Pengurus Koordinator Cabang berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pada Pengurus Besar dan PC. PMII.
1. Pengurus Koordinator Cabang dapat dibentuk atas kesepakatan 2/3 Cabang yang berada diwilayah koordinasinya.
2. Pengurus Koordinator Cabang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
3. Masa jabatan Pengurus Koordinator Cabang adalah 1 (satu) tahun.
4. PKC terdiri dari : Ketua Umum, ketua sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, sekretaris umum, sekretaris sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, bendara dan wakil bendahara.
5. Ketua umum Pengurus Koordinator Cabang dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang.
6. Ketua Umum memilih sekretaris umum dan menyusun pengurus Koordinator Cabang selengkapnya dibantu oleh 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam.
7. Pengurus Koordinator Cabang baru sah setelah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar PMII
8. Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode
9. PKC memiliki tugas dan wewenang :
a. Pengurus Koordinator Cabang Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.
b. Pengurus Koordinator Cabang berkewajiban melaksanakan AD/ART, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Koordinator Cabang, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat dan saran majelis pembina daerah.
c. Pengurus Koordinator Cabang berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pada Pengurus Besar dan PC. PMII.
PENGURUS CABANG
1. Cabang dapat dibentuk di tempat yang ada perguruan tinggi dengan persetujuan dan rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang.
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) komisariat.
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) diatas tidak dapat dilaksanakan, Cabang dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) anggota.
4. Cabang dapat digugurkan statusnya cabang, apabila tidak dapat memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh Pengurus Besar yang menyangkut standar progam minimum.
a. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun me-nyelenggarakan MAPABA dan pelatihan kader formal.
b. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1½ (satu setengah) tahun menyelenggarakan konferensi cabang.
5. Cabang dan Pengurus Cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar.
6. Pengurus Cabang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, sekretaris umum, sekretaris sebanyak 4 (empat) orang, bendahara Umum, wakil bendahara, ditambah dapartemen-departemen sesuai dengan kebutuhan.
7. Bila dipandang perlu Pengurus Cabang dapat membentuk kelompok minat, profesi, hobi dan lain sebagainya.
8. Ketua Umum dipilih oleh konferensi cabang
9. Ketua umum memilih sekretaris umum dan menyusun Pengurus Cabang selengkap-lengkapnya dibantu oleh 5 (lima) orang formatur yang dipilih oleh konferensi cabang dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
10. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 1 (satu) tahun
11. Ketua Umum Cabang tidak dapat dipilh kembali lebih dari 1 (satu) periode.
12. Pengurus Cabang Memiliki tugas dan wewenang :
a. Pengurus Cabang Berkewajiban menjalankan ketentuan AD/ART, keputusan-keputusan kongres, peraturan-peraturan organisasi, keputusan konferensi cabang dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Majelis Pembina Cabang.
b. Pengurus Cabang berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan dan kegitan organisasi kepada Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Besar.
PENGURUS KOMISARIAT
1. Komisariat dapat di bentuk disetiap perguruan tinggi.
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon.
3. Didalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan, komusariat dapat dibentuk apabila mempunyai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota.
4. Komisariat dan Pengurus Komisariat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari pengurus Pengurus Cabang.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
6. Pengurus Komisariat terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, sekretaris, wakil-wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, bendahara.
7. Ketua Komisariat dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat.
8. Pengurus Komisariat memiliki tugas dan wewenang :
a. Pengurus Komisariat berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, peraturan-peraturan organisasi dan Keputusan Rapat Tahunan Komisariat.
b. Pengurus Komisariat berkewajiban menyampaikan laporan kepada pengurus Cabang.
1. Komisariat dapat di bentuk disetiap perguruan tinggi.
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon.
3. Didalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan, komusariat dapat dibentuk apabila mempunyai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota.
4. Komisariat dan Pengurus Komisariat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari pengurus Pengurus Cabang.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
6. Pengurus Komisariat terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, sekretaris, wakil-wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, bendahara.
7. Ketua Komisariat dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat.
8. Pengurus Komisariat memiliki tugas dan wewenang :
a. Pengurus Komisariat berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, peraturan-peraturan organisasi dan Keputusan Rapat Tahunan Komisariat.
b. Pengurus Komisariat berkewajiban menyampaikan laporan kepada pengurus Cabang.
PENGURUS RAYON
1. Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas, apabila telah mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
2. Rayon juga dapat dibentuk di tempat dianggap perlu oleh Pengurus Cabang apabila telah mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
3. Rayon dan Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang.
4. Masa jabatan Pengurus Rayon adalah 1 (satu) tahun
5. Ketua Rayon di pilih dalam Rapat Tahunan Anggota Rayon.
6. Pengurus Rayon terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa depertemen yang di sesuaikan dengan bidang studi, minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.
7. PR. Memiliki Tugas dan Wewenang :
a. Pengurus Rayon berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, peraturan-peraturan organisasi dan Keputusan Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK.
1. Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas, apabila telah mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
2. Rayon juga dapat dibentuk di tempat dianggap perlu oleh Pengurus Cabang apabila telah mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
3. Rayon dan Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang.
4. Masa jabatan Pengurus Rayon adalah 1 (satu) tahun
5. Ketua Rayon di pilih dalam Rapat Tahunan Anggota Rayon.
6. Pengurus Rayon terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa depertemen yang di sesuaikan dengan bidang studi, minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.
7. PR. Memiliki Tugas dan Wewenang :
a. Pengurus Rayon berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, peraturan-peraturan organisasi dan Keputusan Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK.
LEMBAGA-LEMBAGA
1. Lembaga adalah badan khusus yang dibentuk dan hanya ada ditingkat Pengurus Besar, berfungsi sebagai laboratorium dan pusat pengembangan sesuai dengan bidangnya.
2. Lembaga-lembaga itu terdiri dari :
a. Lembaga kajian dan pengembangan kaderisasi.( LKPK).
b. Lembaga pengembangan sumber daya manusia (LPSDM).
c. Lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG).
d. Lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat (LDPM).
e. Lembaga pengembangan dan dialog seni budaya (Lembang Sedaya).
f. Lembaga bantuan dan pengembangan hukum.(LPBH).
g. Lembaga studi Islam dan kemasyarakatan (LSIK).
h. Lembaga pengembangan ekonomi dan kewiraswataan (LPEK).
i. Lembaga kajian masalah internstional.(LKMI).
j. Lembaga kajian masalah wanita (LKMW).
k. Lembaga pers, penerbitan dan jurnalistik.(LP2J).
3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan bertanggung-jawab kepada Pengurus Besar.
4. Lembaga tidak mempunyai struktur vertical ke bawah.
5. Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
6. Kedudukan Bendahara ditentukan oleh Pengurus Cabang setelah mendengar persetujuan Pengurus Cabang di tempat lembaga akan didudukkan.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing dengan persetujuan Pengurus Besar.
Pasal 10
Pengisian Lowongan jabatan antar waktu.
1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung dibawahnya.
2. Untuk tingkat Pengurus Besar, Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang apabila terjadi lowongan antar waktu atau tidak berfungsi kepengurusan, ketua umum masing-masing tingkatan dapat menunjuk personel anggota lainnya untuk menduduki jabatan tersebut atau memfungsikan kepengurusan tersebut atas persetujuan majelis pembina (MABINAS, MABINDA dan MABINCAB).
1. Lembaga adalah badan khusus yang dibentuk dan hanya ada ditingkat Pengurus Besar, berfungsi sebagai laboratorium dan pusat pengembangan sesuai dengan bidangnya.
2. Lembaga-lembaga itu terdiri dari :
a. Lembaga kajian dan pengembangan kaderisasi.( LKPK).
b. Lembaga pengembangan sumber daya manusia (LPSDM).
c. Lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG).
d. Lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat (LDPM).
e. Lembaga pengembangan dan dialog seni budaya (Lembang Sedaya).
f. Lembaga bantuan dan pengembangan hukum.(LPBH).
g. Lembaga studi Islam dan kemasyarakatan (LSIK).
h. Lembaga pengembangan ekonomi dan kewiraswataan (LPEK).
i. Lembaga kajian masalah internstional.(LKMI).
j. Lembaga kajian masalah wanita (LKMW).
k. Lembaga pers, penerbitan dan jurnalistik.(LP2J).
3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan bertanggung-jawab kepada Pengurus Besar.
4. Lembaga tidak mempunyai struktur vertical ke bawah.
5. Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
6. Kedudukan Bendahara ditentukan oleh Pengurus Cabang setelah mendengar persetujuan Pengurus Cabang di tempat lembaga akan didudukkan.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing dengan persetujuan Pengurus Besar.
Pasal 10
Pengisian Lowongan jabatan antar waktu.
1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung dibawahnya.
2. Untuk tingkat Pengurus Besar, Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang apabila terjadi lowongan antar waktu atau tidak berfungsi kepengurusan, ketua umum masing-masing tingkatan dapat menunjuk personel anggota lainnya untuk menduduki jabatan tersebut atau memfungsikan kepengurusan tersebut atas persetujuan majelis pembina (MABINAS, MABINDA dan MABINCAB).
BAB VII
MAJELIS PEMBINA
Pasal 11
1. Majelis Pembina adalah badan yang terdapat ditingkat organisasi pengurus besar, Koordinator Cabang dan Cabang.
2. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Besar disebut Majelis Pembina Nasional disingkat MABINAS.
3. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Koordinator Cabang disebut Majelis Pembina Daerah disingkat MABINDA.
4. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Cabang disebut Majelis Pembina Cabang disingkat MABINCAB.
Pasal 12
1. Tugas dan Fungsi Majelis Pembina
a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran pada pengurus PMII baik diminta atau tidak.
b. Membina dan mengembangkan secara informal kader-kader PMII senior dibidang intelektual dan profesi.
2. Susunan Majelis pembina terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu;
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
c. 5 (lima) orang anggota
3. Keanggotaan Majelis Pembina Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus ditingkat masing-masing.
BAB VIII
1. Majelis Pembina adalah badan yang terdapat ditingkat organisasi pengurus besar, Koordinator Cabang dan Cabang.
2. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Besar disebut Majelis Pembina Nasional disingkat MABINAS.
3. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Koordinator Cabang disebut Majelis Pembina Daerah disingkat MABINDA.
4. Majelis Pembina ditingkat Pengurus Cabang disebut Majelis Pembina Cabang disingkat MABINCAB.
Pasal 12
1. Tugas dan Fungsi Majelis Pembina
a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran pada pengurus PMII baik diminta atau tidak.
b. Membina dan mengembangkan secara informal kader-kader PMII senior dibidang intelektual dan profesi.
2. Susunan Majelis pembina terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu;
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
c. 5 (lima) orang anggota
3. Keanggotaan Majelis Pembina Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus ditingkat masing-masing.
BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 13
1. Musyawarah dalam organisasi PMII terdiri dari :
a. Kongres
b. Musyawarah Pimpinan
c. Musyawarah Kerja Nasional
d. Konferensi Koordinator Cabang
e. Rapat Kerja Koordinator Cabang
f. Konferensi Cabang
g. Rapat Kerja Cabang
h. Rapat Tahunan Komisariat
i. Rapat Tahunan Anggota Rayon
2. KONGRES
a. Kongres merupakan forum/instansi tertinggi dalam organisasi.
b. Kongres dihadiri oleh utusn-utusan cabang dan peninjau.
c. Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
d. Kongres baru syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang yang syah.
a. Kongres merupakan forum/instansi tertinggi dalam organisasi.
b. Kongres dihadiri oleh utusn-utusan cabang dan peninjau.
c. Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
d. Kongres baru syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang yang syah.
3. MUSYAWARAH PIMPINAN
a. Musyawarah Pimpinan adalah forum atau instansi tertinggi setelah kongres.
b. Musyawarah Pmipinan dihadiri oleh semua Pengurus Besar dan Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
c. Musyawarah Pimipinan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan Pengurus Besar.
d. Musyawarah Pimipinan menghasilkan ketetapan-ketetapan organisasi dan peraturan-peraturan organisasi.
4. MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
a. Menetapkan keputusan-keputusan kerja kecuali yang menjadi wewenang kongres dan muspim.
b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanan program sebelumnya dan menetapkan program-program selanjutnya.
c. Diadakan oleh Pengurus Besar ditengah-tengah masa kepengurusannya.
5. KONFERENSI KOORDINATOR CABANG
a. Dihadiri oleh utusan-utusan Cabang.
b. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang yang syah.
c. Diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
d. Menyusun program kerja Koordinator Cabang dalam pelaksanaan program umum dan kebijakan-kebijakan PMII.
e. Menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus Koordinator Cabang.
f. Memilih Ketua Umum Koordinator Cabang, Formatur konfrensi koorcab dan Pengurus Koordinator Cabang.
a. Dihadiri oleh utusan-utusan Cabang.
b. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang yang syah.
c. Diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
d. Menyusun program kerja Koordinator Cabang dalam pelaksanaan program umum dan kebijakan-kebijakan PMII.
e. Menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus Koordinator Cabang.
f. Memilih Ketua Umum Koordinator Cabang, Formatur konfrensi koorcab dan Pengurus Koordinator Cabang.
6. RAPAT KERJA KOORDINATOR CABANG
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kerja koordinator Cabang sebelumnya dan menetapkan program selanjutnya.
b. Diadakan dalam periode kepengurusan Koordinator Cabang.
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kerja koordinator Cabang sebelumnya dan menetapkan program selanjutnya.
b. Diadakan dalam periode kepengurusan Koordinator Cabang.
7. KONFERENSI CABANG
a. Konfrensi Cabang di hadiri oleh utusan dari rayon-rayon.
b. Apabila Cabang di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, maka konfrensi cabang dihadiri utusan-utusan atas perhitungan 1 (satu) orang utusan mewakili 15 (lima belas) orang anggota.
c. Dapat berlangsung apabila di hadiri oleh 2/3 dari komisyariat yang sah.
d. Diadakan 1 (satu) tahun sekali.
e. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksannan program umum dan kebijakan PMII.
f. Menilai laporang pertanggung-jawaban Pengurus Cabang.
g. Memilih Ketua Umum Cabang dan formatur konfrensi cabang dan kepengurusan cabang.
8. RAPAT KERJA CABANG
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program Cabang sebelumnya dan menetapkan program selanjutnya.
b. Diadakan dalam periode kepengurusan cabang.
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program Cabang sebelumnya dan menetapkan program selanjutnya.
b. Diadakan dalam periode kepengurusan cabang.
9. RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT
a. Rapat Tahunan Komisariat di hadiri oleh utusan dari rayon-rayon.
b. Apabila komisariat di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 4 huruf c, maka Rapat Tahunan Komisariat di hadiri oleh utusan atas perhitungan 1 (satu) orang utusan mewakili 5 (lima) orang anggota.
c. Rapat Tahunan Komisariat berlangsung apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 rayon yang sah.
d. Rapat Tahunan Komisariat diadakan dalam 1 (satu) tahun sekali.
e. Menyusun program kerja Komisariat dalam rangka pelaksanan program umum dan kebijakan PMII.
f. Menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus Komisariat .
g. Memilih Ketua Komisariat dan Pengurus Komisariat.
a. Rapat Tahunan Komisariat di hadiri oleh utusan dari rayon-rayon.
b. Apabila komisariat di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 4 huruf c, maka Rapat Tahunan Komisariat di hadiri oleh utusan atas perhitungan 1 (satu) orang utusan mewakili 5 (lima) orang anggota.
c. Rapat Tahunan Komisariat berlangsung apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 rayon yang sah.
d. Rapat Tahunan Komisariat diadakan dalam 1 (satu) tahun sekali.
e. Menyusun program kerja Komisariat dalam rangka pelaksanan program umum dan kebijakan PMII.
f. Menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus Komisariat .
g. Memilih Ketua Komisariat dan Pengurus Komisariat.
10. RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON
a. Rapat Tahunan Anggota Rayon di hadiri oleh Pengurus Rayon dan Anggota PMII di lingkungannya.
b. Di adakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
c. Dapat berlangsuung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.
d. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program umum dan kebijakan PMII.
e. Menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus Rayon.
f. Memilih Ketua dan Pengurus Rayon.
BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14
1. Musyawarah, Konferensi, dan Rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 dari jumlah suara yang sah.
2. Pengambilan keputusan selain mengenai ayat (1), pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka keputusan diserahkan pada pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.
2. Pengambilan keputusan selain mengenai ayat (1), pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka keputusan diserahkan pada pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.
BAB X
KEUANGAN
Pasal 15
1. Uang pangkal dibagi menurut ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk Pengurus Besar 25 %.
b. Untuk Koordinator Cabang 75 %.
2. Uang iuran dibagi menurut ketentuan sebagi berikut :
a. Untuk Rayon 60 %.
b. Untuk Komisariat 20 %.
c. Untuk Cabang 20 %.
3. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Pengurus Besar.
BAB XI
1. Uang pangkal dibagi menurut ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk Pengurus Besar 25 %.
b. Untuk Koordinator Cabang 75 %.
2. Uang iuran dibagi menurut ketentuan sebagi berikut :
a. Untuk Rayon 60 %.
b. Untuk Komisariat 20 %.
c. Untuk Cabang 20 %.
3. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Pengurus Besar.
BAB XI
P E R U B A H A N
Pasal 16
4. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Referendum yang khusus diadakan untuk itu.
5. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga baru syah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah cabang yang syah.
BAB XII
P E R A L I H A N
Pasal 17
6. Segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga ini belum terbentuk, tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
7. Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia pembubaran guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
8. Kekayaan PMII sesudah pembubaran diserahkan kepada organisasi yang seasas dan setujuan.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Besar dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
